KPU DAN POLRI INTENSIFKAN KOORDINASI PENGAMANAN PEMILU 2014

Jakarta, kpu.go.id- Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 semikin dekat.  KPU berkepentingan memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai rencana. Untuk menjawab tantangan itu,  KPU kembali melakukan rapat koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu tindak lanjut Nota Kesepahaman  antara KPU dengan POLRI  tentang Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum  Tahun 2014.

Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol No 29, Jakarta Pusat (21/8/2013). Hadir dari KPU para pejabat di lingkungan  Sekretariat Jenderal KPU, sedangkan dari  Polri diwakili oleh Kabaganev Robinops Sops Polri, Kombes Pol Awang Anwarudin, didampingi para staf. Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU, Drs. Lucky Firnandy Majanto, MM,  menyampaikan beberapa kendala yang kemungkinan akan muncul, dan berpotensi menghambat pelaksanaan pemilu. Di antara kendala dimaksud meliputi konflik intern parpol terkait masalah pembagian kursi dan nomor urut, perpanjangan waktu perbaikan kelengkapan yang oleh sebagian pihak dianggap minim,  bentrok antar warga pendukung dan lain sebagainya termasuk masalah-masalah yang akan mengemuka pada saat dilakukan distribusi logistik.

Ditambahkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU terkait soal distribusi logistik, saat ini  KPU sedang menyiapkan Nota Kesepahaman dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka mendukung keamanan distribusi logistik pemilu karena sebagaimana diketahui wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau, dan masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti Kabupaten Nias Sumatera Utara, Kabupaten Rokan Hilir Kepulauan Riau, dan sejumlah daerah lainnya.

POLRI memandang kesuksesan pemilu adalah mutlak. Sehubungan dengan hal itu, perlu diantisipasi seluruh potensi kerawanan baik berasal dari pemilu sendiri atau yang berasal dari luar pemilu. “Yang perlu diantisipasi potensi kerawanan yang bermula dari kegiatan Pemilu sendiri di samping dari pihak luar lingkungan strategis,” papar Kabaganev Robinops Polri.

Sehubungan dengan hal tersebut, tegasnya lebih lanjut, Polri menyelenggarakan Operasi Kepolisian Terpusat Mabes Polri dan Satwil yang didukung oleh TNI, instansi terkait serta mitra Kamtibmas lainnya dalam rangka pengamanan tahap Pemilu 2014, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan prefentif yang didukung kegiatan inteljen dan kegiatan penegakan hukum sehingga terwujud situasi yang kondusif di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.(mrf/dmn)

Selengkapnya..

KPU Rilis DPSHP Online

Jakarta, kpu.go.id—Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sudah merilis Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) melalui website KPU, www.kpu.go.id (http://data.kpu.go.id/dpshp.php). DPSHP tersebut merupakan hasil koreksi terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat. Saat ini, masyarakat dapat mengecek DPSHP secara online, selain pengecekan secara manual melalui pengumuman yang disampaikan di kantor desa dan kelurahan. “Kami sudah merilis DPSHP melalui website KPU. Silahkan masyarakat mengecek lagi statusnya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika belum terdaftar segera melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) setempat,” terang Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (20/8). Sejak panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) menuntaskan proses verifikasi faktual terhadap data pemilih, posisi penyelenggara Pemilu tidak lagi bersifat aktif. Tetapi masyarakat lah yang diharapkan untuk aktif melakukan pengecekan terhadap setiap informasi tahapan Pemilu yang disampaikan penyelenggara Pemilu. “Sikap proaktif itu sangat dibutuhkan sebagai bentuk partisipasi dalam pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya, pada tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Jadi masyarakat dan penyelenggara harus sama-sama proaktif sehingga kualitas daftar pemilih menjadi lebih baik,” ujarnya. Ferry menyadari tingkat kesibukan warga, terutama di daerah perkotaan menyebabkan mereka tak punya waktu untuk hadir di ruang publik, salah satunya untuk mendatangi PPS dan melihat secara langsung pengumuman DPSHP yang ditempelkan di kantor desa dan kelurahan. Karenanya kata Ferry, sejak awal KPU mendesain pengumuman DPS, DPSHP dan DPT dalam dua versi yakni manual dan online. Menurut Ferry, kemajuan teknologi selayaknya dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi. “Sekarang akses internet lebih banyak dilakukan dengan handphone. Kami ajak semua masyarakat untuk menyempatkan diri mengakses situs web KPU. Tidak hanya untuk kebutuhan pengecekan DPSHP tetapi untuk informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan semua tahapan Pemilu,” ujarnya. Pengumuman DPSHP berlangsung selama tujuh hari dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2013. Setelah menerima masukan dan tanggapan masyarakat, DPSHP tersebut akan diperbaiki dari tanggal 24 Agustus sampai 6 September 2013. KPU Kabupaten/Kota menerima DPSHP akhir dari PPS pada tanggal 7 sampai 10 September 2013. Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 7 sampai 13 September 2013. “Mari kita manfaatkan waktu yang tersedia untuk mencermati DPSHP tersebut. Jangan nanti ributnya belakangan setelah KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Akan lebih baik jika ada data yang diragukan, koreksinya dilakukan sekarang sehingga DPT nantinya benar-benar komprehensif, akurat dan mutakhir,” ujarnya.  (gd)

 

Selengkapnya..

Upayakan DCT yang Akurat, KPU Gelar Rakor

Jakarta, kpu.go.id- Rabu (21/08/13) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan mengundang 12 partai politik peserta Pemilu 2014, yang bertujuan untuk melakukan penelaahan, pencermatan, dan perbaikan konsep daftar calon tetap (DCT) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk Pemilu 2014.

Kegiatan rakor yang dilangsungkan di sebuah hotel di bilangan Hayam Wuruk Jakarta, dari hari Rabu (21/08/13) hingga Jumat (23/08/13) dimaksudkan untuk memperoleh keakuratan dan kesahihan DCT sebelum benar-benar ditetapkan menjadi keputusan KPU. Ini juga untuk meminimalisasi terjadinya kekeliruan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa pemilu pada tahapan pencalonan.

"Diharapkan seluruh calon dalam draft atau konsep DCT yang kami sajikan ke hadapan Bapak/Ibu sekalian dapat dicermati dengan baik, agar di kemudian hari saat kami menetapkan menjadi DCT tidak ada lagi yang keliru, sehingga bapak/ibu dan kami juga tenang karena ini adalah daftar calon yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," demikian harapan Komisioner KPU Hadar Najis Gumay, yang menjadi Ketua Divisi Teknis Pemilu.

Selain Hadar, seluruh Komisioner KPU termasuk Ketua KPU hadir dalam acara rakor tersebut. Begitupun seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 hadir baik penghubung partai maupun beberapa pimpinan strategis partai untuk melakukan pencermatan dan pemarafan perbaikan konsep DCT.

Ada beberapa perbaikan misalnya soal nama, gelar, dan alamat calon anggota DPR RI. Para penghubung partai politik didampingi oleh para verifikator syarat calon dari Sekretariat Jenderal KPU, sehingga jika terjadi ketidak sesuaian antara pengajuan dan beberapa perubahannya dapat secara langsung disikapi, dengan cara memperbaiki yang tentunya disesuaikan dengan peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, penyelenggaraan rakor masih berlangsung. Untuk mengetahui berapa jumlah DCT anggota DPR RI pada Pemilu 2014 masih harus menunggu hasil penetapan Pleno KPU. (wwn)

Selengkapnya..